Sistem Akuntansi di Negara Jerman (Tugas 1)

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN JERMAN

 

AKUNTANSI INTERNASIONAL

Disusun oleh:

Agus Nuramin (20210331)

Maretta Fransiska (24210200)

Odelia JelitaK (25210245)

Risma Puspita Sari (26210052)

            Zulfa Amalia Anugrah (28210836)

KELAS : 4EB04
 

Iklim akuntansi Jerman terus berubah semenjak Perang Dunia II. Pada masa itu, akuntansi bisnis menenkankan daftar akun nasional dan seksional (seperti Perancis). Commercial code menetapkan beragam prinsip tentang “pembukuan yang rapi”, dan audit yang mandiri hampir tidak selamat dari perang.

Dalam sebuah kejadian besar, Corporation Law tahun 1965 memindahkan sistem laporan keuangan Jermann ke arah pemikiran Inggris-Amerika (tapi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar). Dibutuhkan lebih banyak pengungkapan, penggabungan terbatas, dan laporan menajemen perusahaan. Laporan manajemen dan persyaratan audit tambahan menjadi persyaratan hukum melalui Corporate Publicity law tahun 1969.

Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai mengeluarkan perintah penyelarasannya di mana negara-negara anggotanya diwajibkan untuk menggabungkan diri dengan undang-undang nasionalnya. Perintah Uni Eropa Keempat, Ketujuh, dan Kedelapan semuanya memasuki undang-undang Jerman melalui Comprehensive Accounting Act pada 19 Desember 1985. Legislasi ini sangat luar biasa karena:

 (1) menggabungkan semua persyaratan akuntasi, laporan keuangan, pengungkapana, dan audit Jerman ke dalam satu undang-undang;

(2) undang-undang tunggal ini ditetapkan menjadi buku ketiga dari GermanComercial Code (HGB), sehingga bisa diterapkan untuk semua entitas bisnis, dari menitraan terbatas hingga perusahaan pribadi dan publik; dan

(3) peraturan ini sebagian besar didasarkan pada konsep dan praktik Eropa.

Ada dua undang-undang baru yang dikeluarkan pada tahun 1998. Undang-undang yang pertama menambahkan sebuah paragraf baru dalam buku ketiga German Commercial Code yang memungkinkan perusahaan yang mengeluarkkan ekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan mereka. Undang-undang yang kedua memungkinkan adanya penetapan perusahaan sektor swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan.

Perlindungan kreditor merupakan perhatian utama dari akuntansi Jerman seperti yang dibubuhkan pada Commercial Code.Penilaian neraca konservtaif sangat penting bagi perlindungan kreditor. Hal ini menciptakan kecenderungan untuk menilai rendah aset dan memberi nilai yang tinggi untuk utang. Simpanan dianggap sebagai perlindungan terhadap resiko yang tidak terduga dan kemungkinan kebangkrutan. Tindakan ini juga menyebabkan adanya  jumlah pendapatan konservatif yang menjadi dasar untuk deviden pemilik. Jadi, akuntansi Jerman di rancang untuk menghitung jumlah pendapatan yang tepat yang bisa menjaga kreditor  setelah adanya pembagian kepada pemilik.

Undang-undang perpajakan juga sangat menentukan akuntansi komersial. Prinsip penentuan (massgeblichkeitprinzip) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan oleh apa pun yang dibukukan dengan catatan keuangan sebuah badan usaha. Ketentuan pajak yang ada hanya bisa diguunakan jika benar-benar dibukukan. Ini berarti, di antara lain, bahwa setiap depresiasi khusus atau drastis yang digunakan untuk kepentingan pajak juga harus dibukukan untuk tujuan laporan keuangan. Dominasi akuntansi pajak berarti tidak ada perbedaan antara laporan keuangan yang disusun untuk tujuan pajak dan dipublikasikan dalam laporan keuangan.

Karakteristik dasar ketiga dari akuntansi Jerman adalah ketergantungannya pada keputusan undang-undang dan pengadilan.Tidak d lagi yang memiliki kekuatan mengikat atau otoritatif. Untuk memahami akuntansi Jerman, seseorang harus melihat pada HGB dan bentuk keputusan hakim.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

            Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penyusunan standar akuntansi keuangan, karena hanya dipahami oleh negara-negara yang berbahasa Inggris. German Institute memberikan konsultasi tentang beragam proses pembuatan undang-undang yang mempengaruhi akuntansi dan laporan keuangan, tapi persyaratan hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Konsultasi yang sama diberikan oleh Frankfurt Stock Exchange, persatuan dagang Jerman, dan akademi akuntansi. Undang-undang tahun 1998 tentang kendali dan transparasi (disingkat KonTrag) memperkenalkan persyaratan bagi menteri Kehakiman untuk memberikan tujuan-tujuan berikut:

·    Mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan gabungan.

·    Menganjurkan Menteri Kehakiman mengenai standar akuntansi yang baru.

·    Mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB.

German Accounting Standards Committee (GASC), atau dalam bahasa Jerman, Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC), didirikan tidak lama sesudahnya , dan selanjutnya diesmikan oleh Menteri Kehakiman sebagai otoritas penyusunan standar Jerman.

GASC mengawasi German Accounting Standards Board (GASB), yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. GASB berisi tujuh orang ahli audit, analisa keuangan, akademis , dan industri yang mandiri. Kelompok kerja dibentuk unutk menguji dan membuat rekomendasi atas masalah sebelum mencapai dewan. Sebagai sebuah aturan, kelompok-kelompok kerja ini memiliki perwakilan keuangan, pertimbangan GASB yang mengikuti sebuah proses dan pertemuan bersifat terbuka. Ketika dikeluarkan, standarnya harus disetujui dan di publikasi oleh Mentri kehakiman.

Sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat, dan sama dengan IASB. Namun penting unutk menekankan bahwa standar GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya berlaku untuk laporan keuangan gabungan. Standar tersebut tidak membatasi atau mengubah persyaratan HGB. GASB diciptakan untuk mengembangkan susunan standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi internasional. Semenjak pendiriannnya, GASB telah mengeluarkan German Accounitng Standards (GAS) pada masalah-masalah seperti laporan arus kas, laporan segmen, pajak-pajak yang ditangguhkan, dan strategi baru yang menyejajarkan program kerjanya dengan upaya IASB untuk mencapai sebuah pemusatan standar akuntansi global. Perubahan ini mengakui adanya persyaratan Uni Eropa untuk IFRS bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar.

Financial Accounting Control Act (disingkat BilKog) didirikan pada tahun 2004 untuk meningkatkan kepatuhan persyaratan laporan keuangan Jerman dan IFRS oleh perusahaan yang terdaftar.

Undang-undang tersebut membuat dua susunan sistem pelaksaan. Dewan sektor swasta, Financial Reporting Enforcement Panel (FREP), meninjau laporan keuangan yang dianggap tidak biasa. Dewan ini juga melakukan tinjauan acak pada laporan keuangan. FREP bergantung pada perusahaan untuk memperbaiki semua masalahnya dengan suka rela. FREP memberikan masalah-masalah yang tidak terpecahkan pada Federal Financial Authority (disingkat dalam bahasa Jerman menjadi BaFin), dewan pengaturan sektor publik yang mengawasi perdagangan saham (pasar modal) dan perbankan serta industri asuransi, Bafin selanjutnya akan mengambil tindakan otoritatif untuk mengatasi masalah tersebut. BaFin  menyerahkan auditing yang meragukan kepada Wirtschaftspruferkammer.

Akuntan Publik resmi di Jerman disebut denganWirtschaftprufer (WPs), atau pemeriksa perusahaan. Semua WP secara hukum diwajibkan untuk bergabung dalam Chamber of Accountant resmi (Wirtschaftspruferkammer). Auditor Oversight Commission, yang melapor pada Menteri Ekonomi dan Perburuhan, bertanggung jawab atas pengawasan Chamber of Accountants. Dengan standar internasional, profesi audit (akuntansi) Jerman adalah kecil. Accounting Act tahun 1985 memperluas persyaratan audit untuk lebih banyak perusahaan. Hasilnya, dewan auditor susunan kedua dibentuk pada akhir 1980-an. Orang-orang ini, uang dikenal dengan pemeriksa buku sumpah (Vereidigte Buchprufer), hanya diizinkan untuk mengaudit perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang. Jadi, ada dua kelas auditor yang secara hukum setuju untuk melakukan pemeriksaan audit perusahaan secara mandiri. Laporan audit Jerman menekankan kepatuhan persyaratan daripada “tinjauan yang baik dan benar.” Dibawah ini, paragraf opini dari KPMG pada laporan keuangan perusahaan otomobil BMW tahun 2005:

Opini Audit pada Laporan Keuangan BMW

Menurut pendapat kami, berdasarkan pada penemuan audit kami, laporan keuangan gabungan sesuai dengan IFRS, seperti yang digunakan oleh Uni Eropa, persyaratan tambahan dari German Commercial Law, menurut § 315a Abs. 1 HGB dan memberikan tinjauan yang baik dan benar dari aset bersih, posisi keuangan, dan hasil operasi Grup sesuai dengan persyaratn tersebut. Laporan manejemen Grup sesuai dengan laporan keuangan gabungan dan sebagai sebuah kesatuan memberikan kesempatan serta risiko pengembangan masa depan.

Munich, 24 februari 2006

KPMG Deutsche Treuhand-Gesselschaft

SUMBER: Laporan Tahunan BMW tahun 2005,hal. 125.

Laporan Keuangan

Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang berbeda bergantung pada ukuran perusahaan  alih-alih pada bentuk organisasi bisnisnya. Ada tiga kelas ukuran usaha kecil, menengah, besar ditentukan berdasarkan total neraca, total penjualan tahunan, dan jumlah pegawai. Perusahaan dengan saham yang dijual secara umum selalu dianggap sebagai perusahaan besar. Undang-undang menetapkan isi dengan format laporan keuangan, yang mencakup hal-hal berikut:

1.  Neraca
2.   Laporan laba rugi
3. Catatan
4.   Laporan manajemen
5.  Laporan auditor

Perusahaan-perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan diperbolehkan untuk menyusun sebuah neraca singkat. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah juga memiliki persyaratan pengungkapan yang lebih sedikit unutk catatan mereka. Sebuah laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas pemilik diharuskan untuk laporan leuangan gabungan tapi tidak untuk laporan perusahaan pribadi.

Bagian catatan dalam laporan keuangan biasanya ektensif, khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar. Pengungkapan mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan, tingkatan di mana pendapatan dipengaruhi oleh potongan pajak, kewajiban pensiun yang tidak diakui, penjulan berdasarkan produk dan pasar geografis, kewajiban bersyarat yang tidak diakui, dan jumlah pegawai rata-rata. Laporan manajemen menjelaskan posisi keuangan dan perkembangan bisnis selama tahun tersebut, peristiwa penting setelah penyusunan neraca, perkembangan masa depan yang diharapkan, dan kegiatan riset dan pengembangan. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual kepada masyarakat diwajibkan untuk menyertakan bagian pengungkapan tambahan. Mereka juga harus memberikan laporan keuangan singkat per 6 bulan yang ditinjau oleh seorang auditor dan disertai oleh sebuah laporan manajemen interim.

Sebuah keistimewaan dari sistem laporan keuangan Jerman adalah adanya laporan pribadi dari auditor kepada dewan direktur dan dewan pengawas perusahaan. Laporan ini mengomentari prospek masa depan perusahaan dan, khususnya, faktor-faktor yang bisa mengancam kelangsungannya. Auditor harus menjelaskan dan menganalisis artikel-artikel dalam neraca yang memiliki pengaruh material terhadap posisi keuangan perusahaan. Auditor juga harus mengevaluasi akibatnya dan memberikan penilaian pada semua pilihan akuntansi yang signifikan. Laporan ini bisa berjumlah ratusan halaman untuk perusahaan-perusahaan besar Jerman. Untuk dicatat, laporan ini merupakan informasi perusahaan, tidak diberikan untuk pemegang saham.

Pengukuran Akuntansi

Berdasarkan Commercial Code (HGB), metode pembelian (akuisisi) merupakan metode penggabungan yang mendatar, tapi penyatuan kepentingan (pooling interest) bisa diterima dalam keadaan tertentu. Ada dua bentuk metode pembelian yang diizinkan:

·         metode nilai-buku dan

·         metode revaluasi (biasanya berbeda dalam laporan kepentingan minoritas).

Aset dan utang dari badan usaha yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada, dan setiap jumlah yang ditinggalkan merupakan nilai baik (goodwill), yang bisa digunakan untuk menutup kerugian dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis melebihi masa manfaatnya. Undang-undang menyebutkan bahwa 4 tahun sebagai periode amortisasi yang berkala, tapi jangka waktu hingga 15 tahun merupakan hal yang wajar. Metode ekuitas digunakan untuk asosiasi yang memiliki 20% atau lebih kepemilikan, tapi hanya dalam laporan keuangan gabungan. Usaha bersama bisa dihitung dengan menggunakan penggabungan proporsional maupun metode ekuitas. Oleh karena HGB tidak memiliki persyaratan untuk translasi mata uang asing, perusahaan-perusahaan Jerman menggunakan beberapa metode. Perbedaan translasi juga diatasi dalam berbagai cara.

            GAS lebih restriktif daripada HGB dalam laporan keuangan gabungan. Berdasarkan GAS 4, metode revaluasi harus digunakan, dimana aset dan utang yang didapatkan dalam sebuah penggabungan bisnis dinilai kembali berdasarkan harga pasar, dan kelebihannya dialokasikan ke goodwill. Goodwill diuji setiap tahun untuk mengetahui adanya penurunan. GAS 14 menggunakan pendekatan mata uang fungsional terhadap translasi mata uang asing, setara dengan IFRS.

            Harga perolehan merupakan dasar untuk menilai aset terwujud. (Jerman merupakan salah satu penganut paling loyal terkait prinsip harga perolehan. Sikap kuatnya terhadap anti-inflasi merupakan hasil dari penghapusan dua periode inflasi yang mngerikan yang dilalui pada abad ke-20). Persediaan dicatat pada biaya atau pasar yang lebuih rendah; FIFO, LIFO, dan rata-rata merupak metode untuk menentukan biaya. Depresiasi aset tetap disesuaikan dengan penurunan tingkat pajak.

            Biaya riset dan pengembangan dibebankan saat terjadinya. Pinjaman dana biasanya tidak dikapitalisasi, tapi kewajiban pensiun diakui berd sarkan penentuan nilai tafsiran yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pajak-pajak yang ditangguhkan biasanya tidak muncul dalam akun perusahaan pribadi, karena pajak-pajak tersebut telah ditetapkan. Namun, pajak-pajak tersebut bisa muncul dalam laporan gabungan jika metode akuntansi yang digunakan untuk penggabungan berbeda ddengan yang digunakan untuk akun pribadi. Dalam kasus ini, pajak-pajak yang ditangguhkan harus disusun menggunakan metode uang.

            Provisi sebagai estimasi beban atau kerugian masa depan digunakan. Provisi harus disusun unutk beban pemeliharaan tangguhan, jaminan produk, kerugian potensial dari transaksi yang tertunda, dan kewajiban yang tidak pasti lainnya. Provisi opsional, seperti perbaikan utama, juga dibolehkan. Sebagain besar perusahaan membuat provisi sebesar mungkin karena beban yang dibukukan secara hukum langsung mempengaruhi penentuan penghasilan kena pajak. Provisi memberikan perusahaan-perusahaan Jerman banyak kesempatan untuk mengatur pendapatan. Porsi laba ditahan sering kali dialokasikan untuk simpanan tertentu, termasuk simpanan wajib dan hasil dari provisi.

            Perusahaan-perusahaan Jerman yang terdaftar harus menyusun laporan keuangan gabungan mereka menurut IFRS. Perusahaan-perusahaan lain memiliki pilohan untuk menggunakan IFRS ataupun peraturan Jerman yang dijelaskan di atas untuk tujuan penggabungan. Kedua pilihan tersebut didapati dalam praktiknya, dan pembaca laporan keuangan Jerman harus berhati-hati untuk mengetahui standar akuntansi mana yang akan diikuti.

RINGKASAN PRAKTIK AKUNTANSI IFRS dan NEGARA JERMAN

	IFRS	JERMAN
Kombinasi bisnis: Pembelian atau penyatuan Goodwill Asosiasi Valuasi aset Beban depresiasi Valuasi persediaan LIFO Kemungkinan rugi Pinjaman dana Pajak tangguhan Simpanan untuk manipulasi laba	Pembelian Kapitalisasi dan pengujian penurunan nilai Metode ekuitas Harga perolehan dan harga pasar Dasar ekonomi Tidak diizinkan Diakui Dikapitalisasi Diakui Tidak	Pembelian Kapitalisasi dan amortisasib Metode ekuitas Harga perolehan Dasar pajak Diizinkan Diakui Tidak kapitalisasi Tidak diakui Digunakan

^b bisa juga dimasukan ke dalam simpanan     

DAFTAR PUSTAKA

·        Choi, Frederick D.S dan gary K. Meek. 2010. International Accounting Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat